PEROLEHAN TANAH ATAS TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PAPUA DALAM PROGRAM MIFEE (MERAUKE INTEGRATED FOOD AND ENERGYE STATE) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA
DOI:
https://doi.org/10.35960/j-lee.v5i1.1117Keywords:
Land Acquisition, Customary Rights, MIFEEAbstract
This journal aims to determine the process of acquiring land for customary land in the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) program. whether it is in line with the principle of land acquisition in national agrarian law, and to find out the effect of customary law that arises if customary land is transferred to public interests. The research method used is an empirical juridical research method. Transfer of customary land rights for the public interest. As well as the potential impact of the Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) Project on the quality of life of local indigenous peoples.
References
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria: Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty
Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2005.
Muhammad Ikhwan, Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Demi Kepentingan Umum, www.studihukum.blogspot.co.id.
R. G. Kertasapoetra, A. Setiabudi, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Pemendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
Agus Sumule, Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
Ida Nurlinda, Prinsip-Prinsip Pembaharuan Agraria: Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
Imam Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Azas, Yogyakarta, Liberty
Maria S. W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2005.
Muhammad Ikhwan, Perolehan Hak Atas Tanah Oleh Pemerintah Demi Kepentingan Umum, www.studihukum.blogspot.co.id.
R. G. Kertasapoetra, A. Setiabudi, Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
Undang-Undang nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Pemendagri No. 52 Tahun 2014 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah
Downloads
Published
2023-07-11
Issue
Section
Articles
License
Copyright (c) 2023 Rika Maryam
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
