Optimalisasi Akses Literasi Produk Hukum Secara Digital di Era Ketebukaan Informasi Publik
DOI:
https://doi.org/10.35960/pimas.v2i1.976Keywords:
literacy, Legal Products, OptimizationAbstract
The current era of Public Information Openness has had an impact on all sectors of people's lives, one of which is in the field of law. Disclosure of public information is a right of the community and an obligation for the state, in this case the provision of public information in the field of law in the form of legal products. The community is still very low in understanding regarding access to legal product literacy. This can be seen from the fact that there are still many misunderstandings about a draft legal product made by the Government and the DPR. To overcome these problems, through collaboration with the Legal Research and Writing Community, an activity has been carried out on the socialization of legal information documentation literacy. The activity was carried out directly and attended by students with legal backgrounds from several universities in Purwokerto. In carrying out these activities it aims to provide an understanding of how to optimally access legal product literacy digitally. This is considered important because apart from being a source of student knowledge, it can also be a means of effective outreach to the community, so as to minimize misunderstanding of a legal product made by the state.
References
Didik Pramono. (2015). Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) online: Evaluasi situs web pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 1(1).
Diovita Hernika Pramadhani. (2022). Literasi Digital dan Pemahaman UU ITE sebagai Panduan Menulis di Mendia Online (Program Pengabdian Kepada Masyarakat di SMAN 1 Majalenka). Jurnal Masyarakat Siber, 1(5).
Nuly Meilinda et al. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah atas). Jurnal Abdimas Mandiri, 4(1).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. (2017).
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. , (2010).
Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sofwan et al. (2022). Pentingnya Naksah Akademik dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Jurnal Diskresi, 1(1).
Undang-Undang Nomor 25 tentang Pelayanan Publik. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor 14. Nomor 14 Tahun 2008. , Pub. L. No. 2008 (2008). Indonesia.
.png)
